ANGGARAN DASAR
LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MUKADDIMAH
Bismillahirrahmannirrahim.
Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan suatu bangsa dalam
pembangunannya sangat ditentukan oleh budaya itu sendiri. Rumusan ini
sudah menjadi kesepakatan dikalangan pakar sosiologi dunia, bahkan
Perserikatan Bangsa Bangsa dalam pemberian bantuannya menekankan
bahwa pembangunan suatu bangsa haruslah berdasarkan atas budaya bangsa
itu sendiri.
Kekayaan adat resam melayu yang bersendi syara’ dan nilai-nilai luhur
budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya, menjadikan adat memegang
peranan penting serta kedudukan terhormat dalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adat bukan saja membentuk
kepribadian yang beradat akan tetapi lebih dari itu mampu mewujudkan
keamanan dan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan
sehari-hari.
“Tak ada kusut yang tak terselesaikan, tak ada keruh yang tak terjernihkan”
demikian pepatah adat. Hal ini terlihat dari prilaku masyarakat adat dalam
menyelesaikan suatu permasalahan, dimana “berat sama dipikul, ringan sama
dijinjing, sakit jenguk menjenguk, senang jelang menjelang”, sehingga
tercipta iklim dan semangat gotong royong, saling membantu senasib
sepenanggungan, seaib semalu, yang pada gilirannya mengokohkan persatuan
dan kesatuan serta menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggungjawab yang
tinggi atas semua yang dimiliki masyarakat adat.
Melalui adat dikembangkan pula sifat-sifat terpuji yakni insan-insan
yang bertaqwa, berkepribadian, berwawasan luas, kreatif, inovatif dan
memiliki etos kerja yang tinggi, profesional serta bertanggung jawab. Insaninsan
inilah dalam ungkapan digambarkan “hidup beradat membawa tuah,
kecil menjadi tuah rumah, besar menjadi tuah negeri, cerdik menjadi
penyambung lidah, berani menjadi pelapis, pandai tempat bertanya, alimnya
tempat bertuah, mudanya menjadi contoh, tuanya menjadi teladan, budinya
menjadi ikutan, bahasanya menjadi pegangan”.
Sadar akan kedudukan, tugas dan kewajiban dan bertanggung jawab kami
sebagai Warga Negara Indonesia, wajib berperan aktif dalam pembangunan
bangsa ini dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan
ekonomi yang efektif dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi
terwujudnya ketahanan nasional.
Kami atas nama masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau, didorong oleh
keinginan luhur dengan ini menyatakan, berhimpun dalam suatu wadah
Organisasi “Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAM KEPRI)” dengan
anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
N a m a
Pasal 1
Organisasi ini bernama LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN
RIAU, disingkat LAM KEPULAUAN RIAU (selanjutnya disebut LAM
KEPULAUAN RIAU).
Tempat Kedudukan
Pasal 2
LAM KEPULAUAN RIAU berkedudukan di ibu kota Provinsi Kepulauan
Riau, Kota Tanjungpinang.
Jangka waktu
Pasal 3
LAM KEPRI ini didirikan pada tanggal 29-06-2006 (duapuluh sembilan Juni
duaribu enam) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.
BAB II
ASAS, SENDI DAN TUMPUAN
A s a s
Pasal 4
LAM KEPRI ini berasaskan Pancasila dan bersumberkan Undang-Undang
Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima)
S e n d i
Pasal 5
LAM KEPRI bersendikan adat, adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan
Al-Qur’an dan Al-Hadist.
T u m p u a n
Pasal 6
LAM KEPRI bertumpu pada kepribadian bangsa dan hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Hukum Adat Melayu Kepulauan
Riau.
BAB III
SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK
S i f a t
Pasal 7
LAM KEPRI bersifat sosial, yang berorientasi kepada nilai-nilai adat dan
budaya melayu Kepulauan Riau.
T u j u a n
Pasal 8
LAM KEPRI ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Menggali, memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dan
budaya melayu Kepulauan Riau sebagai usaha memperkaya dan
memperkokoh jati diri masyarakat melayu dan merupakan bagian
khazanah kebudayaan nasional.
b. Mewujudkan masyarakat adat dan budaya melayu Kepulauan Riau yang
maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa.
c. Membela hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan
lahiriah dan bathiniah masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau.
F u n g s i
Pasal 9
LAM KEPRI berfungsi sebagai :
a. wadah atau sarana berhimpun anggota masyarakat adat dan budaya melayu
Kepulauan Riau;
b. mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila serta berorientasi pada program
pembangunan nasional dan daerah;
c. wadah atau sarana memantau, menampung, memadukan, menyalurkan dan
membantu mencari jalan keluar dan penyelesaian masalah yang dihadapi
masyarakat melayu Kepulauan Riau.
Tugas Pokok
Pasal 10
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas, tugas
pokok LAM KEPRI antara lain :
a. memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan dan
memelihara hasil pembangunan pada segala bidang;
b. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang
menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkatan
LAM KEPRI berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
c. melestarikan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat
Melayu Kepulauan Riau dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan
daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
d. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat
Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
untuk kesejahteraan masyarakat;
e. memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di
Provinsi Kepulauan Riau yang tidak bertentangan dengan budaya melayu.
f. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengolahan bahanbahan
serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah
Kepulauan Riau sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara’ dan
hukum negara.
g. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat melayu terhadap
adat dan budaya melayu Kepulauan Riau dalam membentuk generasi
penerus.
h. Mengadakan dan mengusahakan kerjasama yang harmonis dan bermanfaat
dengan golongan masyarakat dan pemerintah.
i. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada
pemerintah dalam rangka berperan serta untuk menggerakkan proses dan
pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB IV
KEWENANGAN LAM KEPRI
Pasal 11
LAM KEPRI memiliki kewenangan :
a. Ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai dan
budaya melayu di Provinsi Kepulauan Riau;
c. Menganugerahkan gelar adat sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat
Melayu Kepulauan Riau;
d. Ikut serta menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang berkaitan
dengan permasalahan budaya dan adat di Provinsi Kepulauan Riau diminta
dan/atau tidak diminta.
e. Melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai, budaya dan adat melayu yang
ada di Provinsi Kepulauan Riau;
f. Menyusun aturan hukum adat berkaitan dengan budaya dan adat melayu di
Provinsi Kepulauan Riau;
g. Mendorong kemajuan masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau
menuju masyarakat melayu yang sejahtera lahir dan batin.
h. Mewujudkan Masyarakat Melayu Kepulauan Riau menjadi tuan rumah
dinegeri sendiri.
BAB V
PERAN SERTA LAM KEPRI DALAM MELESTARIKAN BUDAYA
DAERAH
Pasal 12
LAM KEPULAUAN RIAU di setiap tingkatan berperan :
a. Melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya
daerah.
b. Melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya dan tinggalan bersejarah.
c. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah. dan
d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
serta pendayagunaan asset kekayaan budaya dan tinggalan bersejarah.
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 13
1. Anggota LAM KEPULAUAN RIAU terdiri dari :
a. Anggota Biasa, yaitu setiap anggota masyarakat yang beristiadat
melayu, berbahasa melayu, berbudaya melayu dan beragama Islam.
b. Anggota Luar Biasa, yaitu setiap anggota masyarakat yang berjasa
memajukan daerah di Kepulauan Riau dan menjunjung adat istiadat
Melayu Kepulauan Riau dan beragama Islam.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan LAM KEPULAUAN RIAU
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Hak Dan Kewajiban Anggota
Pasal 14
1. Setiap Anggota LAM KEPULAUAN RIAU mempunyai hak untuk :
a. berbicara dan memberikan suara;
b. memilih dan dipilih;
c. membela diri.
2. Setiap Anggota LAM KEPULAUAN RIAU berkewajiban untuk :
a. Ikut aktif melaksanakan kebijakan dan program LAM KEPULAUAN
RIAU;
b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan LAM KEPULAUAN
RIAU;
c. Memegang teguh serta mentaati dan tunduk pada Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi LAM
3. Pengaturan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 15
1. Struktur Organisasi LAM KEPULAUAN RIAU terdiri dari :
a. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota
Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan Lembaga Adat tertinggi dalam
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
b. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di
ibukota Kabupaten/Kota dan merupakan Lembaga Adat tertinggi di
Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Kecamatan berkedudukan di
ibukota Kecamatan dan merupakan Lembaga Adat tertinggi di wilayah
Kecamatan yang bersangkutan;
d. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di
wilayah Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
2. Mengingat adanya kesamaan yang nyata pada tingkat Kecamatan,
Desa/Kelurahan dapat dibentuk kepengurusan LAM KEPULAUAN RIAU
yang daerah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kecamatan atau Kelurahan/Desa.
3. Setiap LAM KEPULAUAN RIAU pada masing-masing tingkatannya
memiliki organ yang terdiri dari :
a. Musyawarah;
b. Dewan Kehormatan (Pengawas); dan
c. Dewan Pengurus.
BAB VIII
MUSYAWARAH
Pasal 16
1. Musyawarah adalah pemegang kekuasaan tertinggi LAM KEPULAUAN
RIAU disetiap tingkatannya, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU sesuai tingkatannya terdiri dari :
a. Musyawarah Besar ditingkat Provinsi;
b. Musyawarah Daerah ditingkat Kabupaten/Kota;
c. Musyawarah Kecamatan ditingkat Kecamatan;
d. Musyawarah Kelurahan/Desa ditingkat Kelurahan/Desa;
3. Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatannya terdiri dari
:
a. Musyawarah;
b. Musyawarah Luar Biasa;
4. Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatan berwenang :
a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga LAM KEPULAUAN RIAU, kewenagan ini hanya
berada pada Musyawarah Besar ditingkat Provinsi;
b. Menetapkan Program Kerja Umum 5 (lima) tahun;
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan susunan Dewan Pengurus
LAM KEPULAUAN RIAU;
e. Memilih dan menetapkan Ketua dan susunan Dewan Kehormatan
LAM KEPULAUAN RIAU;
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
5. Musyawarah Luar Biasa LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatannya
adalah Musyawarah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa,
karena adanya permintaan sekurang kurangnya 2/3 Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU, yang disebabkan:
a. LAM KEPULAUAN RIAU dalam keadaan terancam atau menghadapi
hal ihwal kegentingan yang memaksa;
b. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU melanggar Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau tidak dapat melaksanakan Amanat
Musyawarah, sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan
fungsinya.
6. Musyawarah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama
dengan Musyawarah;
Pasal 17
Peserta Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU sebagaimana dimaksud
diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 18
1. Dewan Kehormatan adalah organ LAM KEPULAUAN RIAU, yang
bersifat kolektif dan kolegeal disetiap tingkatan.
2. Susunan Dewan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang
anggota.
3. Anggota Dewan Kehormatan tidak dapat merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Pengurus.
4. Dewan Kehornatan diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah sesuai
dengan tingkatannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.
5. Jabatan anggota Dewan Kehormatan berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Melakukan tindak pidana dan melanggar adat istiadat melayu
Kepulauan Riau;
d. Diberhentikan;
e. Masa jabatan berakhir.
Wewenang dan Kewajiban
Pasal 19
1. Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU berwenang :
a. Memberikan pertimbangan pemikiran dan pemecahan masalah yang
dihadapi Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU;
b. Melakukan pengawasan untuk kepentingan LAM KEPULAUAN RIAU.
2. Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU berkewajiban
melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat serta
Peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN RIAU;
3. Kedudukan, tugas dan fungsi Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Rapat Dewan Kehormatan
Pasal 20
1. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatan
dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis
dari seorang atau lebih anggota Dewan Kehormatan.
2. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU dipimpin oleh
Ketua, dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan maka rapat
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan
dari anggota yang hadir.
3. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU mencapai kuorum
apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan
Kehormatan, jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 1
(satu) jam. Setelah itu rapat ini dianggap sah tanpa memperhatikan
kuorum.
4. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU mengambil
keputusan secara musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian
tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
5. Angota Dewan Kehormatan hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan
Kehormatan lainnya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Dewan Kehormatan harus dibuatkan Notulen, dan ditandatangani
oleh Pimpinan Rapat.
BAB X
DEWAN PENGURUS
Dewan Pengurus
Pasal 21
1. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU adalah badan pelaksana
tertinggi LAM KEPULAUAN RIAU yang bersifat kolektif dan kolegeal
disetiap tingkatan.
2. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU terdiri dari seorang Ketua
Umum dan beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan beberapa
orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang
Bendahara serta dilengkapi dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
3. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU diangkat oleh Musyawarah
sesuai dengan tingkatannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali.
4. Anggota Dewan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan
Kehormatan dan anggota Dewan Pengurus, baik ditingkat diatasnya
maupun ditingkat dibawahnya.
5. Jabatan anggota Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU Provinsi
berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Melakukan tindak pidana dan melanggar adat istiadat melayu
Kepulauan Riau;
d. Diberhentikan;
e. Masa jabatan berakhir.
Wewenang dan Kewajiban
Pasal 22
1. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berwenang :
a. Menentukan kebijakan ditingkatnya masing-masing sesuai dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah
dan Keputusan Rapat serta Peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN
RIAU;
b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan dan
Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU setingkat dibawahnya;
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan LAM KEPULAUAN RIAU
setingkat dibawahnya;
d. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berkewajiban :
a. Melaksanakan tugas dan kewajibannya ditingkatnya masing-masing
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan
Musyawarah dan Rapat serta Peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN
RIAU;
b. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk
LAM KEPULAUAN RIAU dan tidak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Menyusun program kerja dan rencana anggaran
tahunan LAM KEPULAUAN RIAU;
d. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan
Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU;
e. Membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan LAM KEPULAUAN
RIAU tahunan.
f. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah LAM
KEPULAUAN RIAU pada akhir masa baktinya.
3. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berhak mewakili LAM
KEPULAUAN RIAU didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian, baik yang merupakan kepengurusan maupun
kepemilikan.
4. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Umum berwenang
mewakili Dewan Pengurus dan bertindak untuk dan atas nama LAM
KEPULAUAN RIAU.
5. Ketua Umum dan Sekretaris Umum menadatangani surat-surat resmi LAM
KEPULAUAN RIAU, kecuali dalam pengeluaran dan atau penerimaan
uang yang ditandatangani Ketua Umum dan Bendahara Umum.
6. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
dengan seorang Sekretaris lainnya berhak mewakili LAM KEPULAUAN
RIAU.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU ditetapkan oleh dan melalui Rapat Dewan Pengurus
LAM KEPULAUAN RIAU.
Rapat Pengurus
Pasal 23
1. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU di setiap tingkatan dapat
diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih Anggota Dewan Pengurus dan/atau Dewan Kehormatan.
2. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berwenang :
a. Mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang
Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU;
b. Menyusun program kerja tahunan sebagai tindak lanjut program kerja
hasil Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU;
3. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU dipimpin oleh Ketua Umum,
dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat
dipimpin oleh seorang Ketua lainnya yang dipilih oleh dan dari Ketua yang
hadir.
4. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU mencapai kuorum apabila
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus, jika
kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah itu
rapat ini dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
5. Rapat Pengurus mengambil keputusan secara musyawarah mufakat,
apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Anggota Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan
Pengurus lainnya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Pengurus harus dibuatkan Notulen, dan ditandatangani oleh
Pimpinan Rapat.
BAB XI
RAPAT-RAPAT
Pasal 24
1. Rapat-Rapat LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatannya terdiri dari
:
a. Rapat Pimpinan;
b. Rapat Kerja;
c. Rapat Istimewa.
2. Rapat Pimpinan :
a. Rapat Pimpinan adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah
Musyawarah;
b. Rapat Pimpinan berwenang mengambil keputusan keputusan selain
yang menjadi wewenang Musyawarah;
c. Rapat Pimpinan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun oleh Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU Provinsi;
3. Rapat Kerja :
a. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah;
b. Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
4. Rapat Istimewa adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU untuk membahas masalah-masalah aktual dan
sosialisasi kebijakan LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 25
1. Sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam anggaran dasar ini,
Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud diatas adalah sah
apabila dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Dewan
Pengurus, sekurang - kurangnya disetujui oleh lebih dari 1/2 setengah
jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
4. Keputusan-keputusan LAM KEPULAUAN RIAU yang lebih tinggi
tingkatannya menjadi pedoman bagi LAM KEPULAUAN RIAU yang
lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat
istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
UNDANGAN DAN TEMPAT MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 26
1. Setiap Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut diatas dilakukan
pemanggilan terlebih dahulu.
2. Panggilan tersebut dilakukan oleh Ketua atau yang berhak mewakilinya.
3. Panggilan tersebut disampaikan secara langsung atau melalui suratdengan
mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
musyawarah/rapat.
4. Panggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
acara musyawarah/rapat.
5. Musyawarah atau Rapat-rapat tersebut diatas diadakan di tempat
kedudukan atau di tempat kegiatan LAM KEPULAUAN RIAU.
6. Setiap Musyawarah atau Rapat-rapat tersebut dibuat berita acara rapat
yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah atau Pimpinan Rapat.
BAB XIV
BADAN, LEMBAGA DAN KELOMPOK KERJA
Pasal 27
1. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU Provinsi dapat membentuk
Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas
dalam bidang tertentu;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja,
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XV
ORGANISASI SAYAP
Pasal 28
1. LAM KEPULAUAN RIAU dapat mendirikan dan memiliki Organisasi
Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan
LAM KEPULAUAN RIAU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
strategis, dalam rangka memperkuat dan menjaga marwah LAM
KEPULAUAN RIAU.
2. Pembentukan Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
ditetapkan oleh Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU ditingkat
Provinsi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus.
3. Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB XVI
HUBUNGAN DAN KERJASAMA
Pasal 29
1. LAM KEPULAUAN RIAU dapat menjalin hubungan dan kerjasama
dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk
mencapai tujuan bersama dalam rangka perjuangkan aspirasi dan
kepentingan masyarakat Kepulauan Riau.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
1 diatur dalam Peraturan Organisasi Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVII
KEUANGAN
Pasal 30
1. Keuangan LAM KEPULAUAN RIAU diperoleh dari :
a. usaha-usaha yang halal dan sah;
b. sumbangan masyarakat;
c. donatur;
d. bantuan pemerintah;
e. bantuan lain yang tidak mengikat.
2. Semua keuangan LAM KEPULAUAN RIAU harus dikelola secara
transparan dan akuntabel dan dipergunakan untuk mencapai maksud dan
tujuan LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XVIII
LAMBANG DAN TANDA-TANDA KEBESARAN
Pasal 31
1. Lambang LAM KEPULAUAN RIAU diatur dalam ketentuan khusus
Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU.
2. LAM KEPULAUAN RIAU dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda
kebesaran, panji, pakaian dan sebagainya yang diatur dalam suatu
Keputusan Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XIX
TAHUN BUKU
Pasal 32
Tahun buku LAM KEPULAUAN RIAU dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan
berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember setiap tahun.
BAB XX
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 33
1. Dewan Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku LAM
KEPULAUAN RIAU.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
a. Laporan keadaan dan kegiatan LAM KEPRI selama tahun buku yang
lalu serta hasil yang telah dicapai;
b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir
periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan
keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Umum Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XXI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 34
1. Dewan Pengurus berhak mewakili LAM KEPULAUAN RIAU di dalam
dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
2. Dalam hal terjadi sengketa internal LAM KEPULAUAN RIAU, maka
Dewan Pengurus berwenang menyelesaikan sengketa melalui musyawarah
dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak
tercapai, pemerintah dapat mempasilitasi mediasi atas permintaan para
pihak yang bersengketa.
4. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai,
penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.
BAB XXII
PEMBUBARAN
Pasal 35
1. Pembubaran LAM KEPULAUAN RIAU hanya dapat dilakukan di dalam
suatu Musyawarah Besar Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran LAM
KEPULAUAN RIAU, Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
seluruh peserta dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila
disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
3. Apabila LAM KEPULAUAN RIAU dinyatakan bubar, musyawarah
menunjuk anggota tim likuidasi dengan tugas yag sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
BAB XXIII
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKWIDASI
Pasal 36
1. Kekayaaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan LAM
KEPULAUAN RIAU yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang
sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likwidasi tidak diserahkan kepada
Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan LAM
KEPULAUAN RIAU yang bubar.
BAB XXIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 37
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan Musyawarh Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa, yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit
2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah suara yang sah.
BAB XXV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 38
1. Anggara Rumah Tangga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Anggara Dasar ini dan yang mengatur hal-hal yang belum sepenuhnya
diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya harus konsisten dengan
Anggaran Dasar ini dan berlaku setelah disahkan oleh Musyawarah
Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.
BAB XXVI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 39
1. Anggaran Dasar LAM KEPULAUAN RIAU yang ditetapkan pada
Musyawarah Besar II LAM KEPULAUAN RIAU Tahun 2012,
dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, terhitung sejak tanggal
ditetapkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan-peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN RIAU yang ada
tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XXVII
PENUTUP
Pasal 40
1. Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar,
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi,
dan/atau ketentuan-ketentuan LAM KEPULAUAN RIAU lainnya.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Tanjungpinang.
Pada tanggal : 30 Oktober 2017.
10 Syafar 1439 H
MUSYAWARAH BESAR III LEMBAGA ADAT MELAYU
KEPULAUAN RAU (LAM-KEPRI)
Presedium
KETUA : MUHAMMAD NAZAR, SH
SEKRETARIS : Dr. RUMZI SAMIN, M. SI
ANGGOTA : 1. Drs. NAZARUDDIN, MH
2. Drs. H. RAJA IMRAN HANAFI, MM
3. ENDI MAULIDI, SH
LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MUKADDIMAH
Bismillahirrahmannirrahim.
Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan suatu bangsa dalam
pembangunannya sangat ditentukan oleh budaya itu sendiri. Rumusan ini
sudah menjadi kesepakatan dikalangan pakar sosiologi dunia, bahkan
Perserikatan Bangsa Bangsa dalam pemberian bantuannya menekankan
bahwa pembangunan suatu bangsa haruslah berdasarkan atas budaya bangsa
itu sendiri.
Kekayaan adat resam melayu yang bersendi syara’ dan nilai-nilai luhur
budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya, menjadikan adat memegang
peranan penting serta kedudukan terhormat dalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adat bukan saja membentuk
kepribadian yang beradat akan tetapi lebih dari itu mampu mewujudkan
keamanan dan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan
sehari-hari.
“Tak ada kusut yang tak terselesaikan, tak ada keruh yang tak terjernihkan”
demikian pepatah adat. Hal ini terlihat dari prilaku masyarakat adat dalam
menyelesaikan suatu permasalahan, dimana “berat sama dipikul, ringan sama
dijinjing, sakit jenguk menjenguk, senang jelang menjelang”, sehingga
tercipta iklim dan semangat gotong royong, saling membantu senasib
sepenanggungan, seaib semalu, yang pada gilirannya mengokohkan persatuan
dan kesatuan serta menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggungjawab yang
tinggi atas semua yang dimiliki masyarakat adat.
Melalui adat dikembangkan pula sifat-sifat terpuji yakni insan-insan
yang bertaqwa, berkepribadian, berwawasan luas, kreatif, inovatif dan
memiliki etos kerja yang tinggi, profesional serta bertanggung jawab. Insaninsan
inilah dalam ungkapan digambarkan “hidup beradat membawa tuah,
kecil menjadi tuah rumah, besar menjadi tuah negeri, cerdik menjadi
penyambung lidah, berani menjadi pelapis, pandai tempat bertanya, alimnya
tempat bertuah, mudanya menjadi contoh, tuanya menjadi teladan, budinya
menjadi ikutan, bahasanya menjadi pegangan”.
Sadar akan kedudukan, tugas dan kewajiban dan bertanggung jawab kami
sebagai Warga Negara Indonesia, wajib berperan aktif dalam pembangunan
bangsa ini dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan
ekonomi yang efektif dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi
terwujudnya ketahanan nasional.
Kami atas nama masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau, didorong oleh
keinginan luhur dengan ini menyatakan, berhimpun dalam suatu wadah
Organisasi “Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAM KEPRI)” dengan
anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
N a m a
Pasal 1
Organisasi ini bernama LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN
RIAU, disingkat LAM KEPULAUAN RIAU (selanjutnya disebut LAM
KEPULAUAN RIAU).
Tempat Kedudukan
Pasal 2
LAM KEPULAUAN RIAU berkedudukan di ibu kota Provinsi Kepulauan
Riau, Kota Tanjungpinang.
Jangka waktu
Pasal 3
LAM KEPRI ini didirikan pada tanggal 29-06-2006 (duapuluh sembilan Juni
duaribu enam) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.
BAB II
ASAS, SENDI DAN TUMPUAN
A s a s
Pasal 4
LAM KEPRI ini berasaskan Pancasila dan bersumberkan Undang-Undang
Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima)
S e n d i
Pasal 5
LAM KEPRI bersendikan adat, adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan
Al-Qur’an dan Al-Hadist.
T u m p u a n
Pasal 6
LAM KEPRI bertumpu pada kepribadian bangsa dan hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Hukum Adat Melayu Kepulauan
Riau.
BAB III
SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK
S i f a t
Pasal 7
LAM KEPRI bersifat sosial, yang berorientasi kepada nilai-nilai adat dan
budaya melayu Kepulauan Riau.
T u j u a n
Pasal 8
LAM KEPRI ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Menggali, memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dan
budaya melayu Kepulauan Riau sebagai usaha memperkaya dan
memperkokoh jati diri masyarakat melayu dan merupakan bagian
khazanah kebudayaan nasional.
b. Mewujudkan masyarakat adat dan budaya melayu Kepulauan Riau yang
maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa.
c. Membela hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan
lahiriah dan bathiniah masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau.
F u n g s i
Pasal 9
LAM KEPRI berfungsi sebagai :
a. wadah atau sarana berhimpun anggota masyarakat adat dan budaya melayu
Kepulauan Riau;
b. mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila serta berorientasi pada program
pembangunan nasional dan daerah;
c. wadah atau sarana memantau, menampung, memadukan, menyalurkan dan
membantu mencari jalan keluar dan penyelesaian masalah yang dihadapi
masyarakat melayu Kepulauan Riau.
Tugas Pokok
Pasal 10
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas, tugas
pokok LAM KEPRI antara lain :
a. memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan dan
memelihara hasil pembangunan pada segala bidang;
b. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang
menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkatan
LAM KEPRI berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
c. melestarikan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat
Melayu Kepulauan Riau dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan
daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
d. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat
Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
untuk kesejahteraan masyarakat;
e. memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di
Provinsi Kepulauan Riau yang tidak bertentangan dengan budaya melayu.
f. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengolahan bahanbahan
serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah
Kepulauan Riau sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara’ dan
hukum negara.
g. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat melayu terhadap
adat dan budaya melayu Kepulauan Riau dalam membentuk generasi
penerus.
h. Mengadakan dan mengusahakan kerjasama yang harmonis dan bermanfaat
dengan golongan masyarakat dan pemerintah.
i. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada
pemerintah dalam rangka berperan serta untuk menggerakkan proses dan
pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB IV
KEWENANGAN LAM KEPRI
Pasal 11
LAM KEPRI memiliki kewenangan :
a. Ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai dan
budaya melayu di Provinsi Kepulauan Riau;
c. Menganugerahkan gelar adat sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat
Melayu Kepulauan Riau;
d. Ikut serta menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang berkaitan
dengan permasalahan budaya dan adat di Provinsi Kepulauan Riau diminta
dan/atau tidak diminta.
e. Melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai, budaya dan adat melayu yang
ada di Provinsi Kepulauan Riau;
f. Menyusun aturan hukum adat berkaitan dengan budaya dan adat melayu di
Provinsi Kepulauan Riau;
g. Mendorong kemajuan masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau
menuju masyarakat melayu yang sejahtera lahir dan batin.
h. Mewujudkan Masyarakat Melayu Kepulauan Riau menjadi tuan rumah
dinegeri sendiri.
BAB V
PERAN SERTA LAM KEPRI DALAM MELESTARIKAN BUDAYA
DAERAH
Pasal 12
LAM KEPULAUAN RIAU di setiap tingkatan berperan :
a. Melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya
daerah.
b. Melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya dan tinggalan bersejarah.
c. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah. dan
d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
serta pendayagunaan asset kekayaan budaya dan tinggalan bersejarah.
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 13
1. Anggota LAM KEPULAUAN RIAU terdiri dari :
a. Anggota Biasa, yaitu setiap anggota masyarakat yang beristiadat
melayu, berbahasa melayu, berbudaya melayu dan beragama Islam.
b. Anggota Luar Biasa, yaitu setiap anggota masyarakat yang berjasa
memajukan daerah di Kepulauan Riau dan menjunjung adat istiadat
Melayu Kepulauan Riau dan beragama Islam.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan LAM KEPULAUAN RIAU
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Hak Dan Kewajiban Anggota
Pasal 14
1. Setiap Anggota LAM KEPULAUAN RIAU mempunyai hak untuk :
a. berbicara dan memberikan suara;
b. memilih dan dipilih;
c. membela diri.
2. Setiap Anggota LAM KEPULAUAN RIAU berkewajiban untuk :
a. Ikut aktif melaksanakan kebijakan dan program LAM KEPULAUAN
RIAU;
b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan LAM KEPULAUAN
RIAU;
c. Memegang teguh serta mentaati dan tunduk pada Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi LAM
3. Pengaturan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 15
1. Struktur Organisasi LAM KEPULAUAN RIAU terdiri dari :
a. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota
Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan Lembaga Adat tertinggi dalam
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
b. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di
ibukota Kabupaten/Kota dan merupakan Lembaga Adat tertinggi di
Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Kecamatan berkedudukan di
ibukota Kecamatan dan merupakan Lembaga Adat tertinggi di wilayah
Kecamatan yang bersangkutan;
d. LAM KEPULAUAN RIAU tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di
wilayah Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
2. Mengingat adanya kesamaan yang nyata pada tingkat Kecamatan,
Desa/Kelurahan dapat dibentuk kepengurusan LAM KEPULAUAN RIAU
yang daerah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kecamatan atau Kelurahan/Desa.
3. Setiap LAM KEPULAUAN RIAU pada masing-masing tingkatannya
memiliki organ yang terdiri dari :
a. Musyawarah;
b. Dewan Kehormatan (Pengawas); dan
c. Dewan Pengurus.
BAB VIII
MUSYAWARAH
Pasal 16
1. Musyawarah adalah pemegang kekuasaan tertinggi LAM KEPULAUAN
RIAU disetiap tingkatannya, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU sesuai tingkatannya terdiri dari :
a. Musyawarah Besar ditingkat Provinsi;
b. Musyawarah Daerah ditingkat Kabupaten/Kota;
c. Musyawarah Kecamatan ditingkat Kecamatan;
d. Musyawarah Kelurahan/Desa ditingkat Kelurahan/Desa;
3. Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatannya terdiri dari
:
a. Musyawarah;
b. Musyawarah Luar Biasa;
4. Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatan berwenang :
a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga LAM KEPULAUAN RIAU, kewenagan ini hanya
berada pada Musyawarah Besar ditingkat Provinsi;
b. Menetapkan Program Kerja Umum 5 (lima) tahun;
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan susunan Dewan Pengurus
LAM KEPULAUAN RIAU;
e. Memilih dan menetapkan Ketua dan susunan Dewan Kehormatan
LAM KEPULAUAN RIAU;
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
5. Musyawarah Luar Biasa LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatannya
adalah Musyawarah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa,
karena adanya permintaan sekurang kurangnya 2/3 Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU, yang disebabkan:
a. LAM KEPULAUAN RIAU dalam keadaan terancam atau menghadapi
hal ihwal kegentingan yang memaksa;
b. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU melanggar Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau tidak dapat melaksanakan Amanat
Musyawarah, sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan
fungsinya.
6. Musyawarah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama
dengan Musyawarah;
Pasal 17
Peserta Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU sebagaimana dimaksud
diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 18
1. Dewan Kehormatan adalah organ LAM KEPULAUAN RIAU, yang
bersifat kolektif dan kolegeal disetiap tingkatan.
2. Susunan Dewan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang
anggota.
3. Anggota Dewan Kehormatan tidak dapat merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Pengurus.
4. Dewan Kehornatan diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah sesuai
dengan tingkatannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.
5. Jabatan anggota Dewan Kehormatan berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Melakukan tindak pidana dan melanggar adat istiadat melayu
Kepulauan Riau;
d. Diberhentikan;
e. Masa jabatan berakhir.
Wewenang dan Kewajiban
Pasal 19
1. Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU berwenang :
a. Memberikan pertimbangan pemikiran dan pemecahan masalah yang
dihadapi Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU;
b. Melakukan pengawasan untuk kepentingan LAM KEPULAUAN RIAU.
2. Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU berkewajiban
melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat serta
Peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN RIAU;
3. Kedudukan, tugas dan fungsi Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Rapat Dewan Kehormatan
Pasal 20
1. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatan
dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis
dari seorang atau lebih anggota Dewan Kehormatan.
2. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU dipimpin oleh
Ketua, dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan maka rapat
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan
dari anggota yang hadir.
3. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU mencapai kuorum
apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan
Kehormatan, jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 1
(satu) jam. Setelah itu rapat ini dianggap sah tanpa memperhatikan
kuorum.
4. Rapat Dewan Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU mengambil
keputusan secara musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian
tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
5. Angota Dewan Kehormatan hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan
Kehormatan lainnya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Dewan Kehormatan harus dibuatkan Notulen, dan ditandatangani
oleh Pimpinan Rapat.
BAB X
DEWAN PENGURUS
Dewan Pengurus
Pasal 21
1. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU adalah badan pelaksana
tertinggi LAM KEPULAUAN RIAU yang bersifat kolektif dan kolegeal
disetiap tingkatan.
2. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU terdiri dari seorang Ketua
Umum dan beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan beberapa
orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang
Bendahara serta dilengkapi dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
3. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU diangkat oleh Musyawarah
sesuai dengan tingkatannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali.
4. Anggota Dewan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan
Kehormatan dan anggota Dewan Pengurus, baik ditingkat diatasnya
maupun ditingkat dibawahnya.
5. Jabatan anggota Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU Provinsi
berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Melakukan tindak pidana dan melanggar adat istiadat melayu
Kepulauan Riau;
d. Diberhentikan;
e. Masa jabatan berakhir.
Wewenang dan Kewajiban
Pasal 22
1. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berwenang :
a. Menentukan kebijakan ditingkatnya masing-masing sesuai dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah
dan Keputusan Rapat serta Peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN
RIAU;
b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan dan
Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU setingkat dibawahnya;
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan LAM KEPULAUAN RIAU
setingkat dibawahnya;
d. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berkewajiban :
a. Melaksanakan tugas dan kewajibannya ditingkatnya masing-masing
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan
Musyawarah dan Rapat serta Peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN
RIAU;
b. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk
LAM KEPULAUAN RIAU dan tidak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Menyusun program kerja dan rencana anggaran
tahunan LAM KEPULAUAN RIAU;
d. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan
Kehormatan LAM KEPULAUAN RIAU;
e. Membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan LAM KEPULAUAN
RIAU tahunan.
f. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah LAM
KEPULAUAN RIAU pada akhir masa baktinya.
3. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berhak mewakili LAM
KEPULAUAN RIAU didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian, baik yang merupakan kepengurusan maupun
kepemilikan.
4. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Umum berwenang
mewakili Dewan Pengurus dan bertindak untuk dan atas nama LAM
KEPULAUAN RIAU.
5. Ketua Umum dan Sekretaris Umum menadatangani surat-surat resmi LAM
KEPULAUAN RIAU, kecuali dalam pengeluaran dan atau penerimaan
uang yang ditandatangani Ketua Umum dan Bendahara Umum.
6. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
dengan seorang Sekretaris lainnya berhak mewakili LAM KEPULAUAN
RIAU.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU ditetapkan oleh dan melalui Rapat Dewan Pengurus
LAM KEPULAUAN RIAU.
Rapat Pengurus
Pasal 23
1. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU di setiap tingkatan dapat
diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih Anggota Dewan Pengurus dan/atau Dewan Kehormatan.
2. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU berwenang :
a. Mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang
Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU;
b. Menyusun program kerja tahunan sebagai tindak lanjut program kerja
hasil Musyawarah LAM KEPULAUAN RIAU;
3. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU dipimpin oleh Ketua Umum,
dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat
dipimpin oleh seorang Ketua lainnya yang dipilih oleh dan dari Ketua yang
hadir.
4. Rapat Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU mencapai kuorum apabila
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus, jika
kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah itu
rapat ini dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
5. Rapat Pengurus mengambil keputusan secara musyawarah mufakat,
apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Anggota Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan
Pengurus lainnya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Pengurus harus dibuatkan Notulen, dan ditandatangani oleh
Pimpinan Rapat.
BAB XI
RAPAT-RAPAT
Pasal 24
1. Rapat-Rapat LAM KEPULAUAN RIAU disetiap tingkatannya terdiri dari
:
a. Rapat Pimpinan;
b. Rapat Kerja;
c. Rapat Istimewa.
2. Rapat Pimpinan :
a. Rapat Pimpinan adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah
Musyawarah;
b. Rapat Pimpinan berwenang mengambil keputusan keputusan selain
yang menjadi wewenang Musyawarah;
c. Rapat Pimpinan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun oleh Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU Provinsi;
3. Rapat Kerja :
a. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah;
b. Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
4. Rapat Istimewa adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus LAM
KEPULAUAN RIAU untuk membahas masalah-masalah aktual dan
sosialisasi kebijakan LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 25
1. Sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam anggaran dasar ini,
Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud diatas adalah sah
apabila dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Dewan
Pengurus, sekurang - kurangnya disetujui oleh lebih dari 1/2 setengah
jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
4. Keputusan-keputusan LAM KEPULAUAN RIAU yang lebih tinggi
tingkatannya menjadi pedoman bagi LAM KEPULAUAN RIAU yang
lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat
istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
UNDANGAN DAN TEMPAT MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 26
1. Setiap Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut diatas dilakukan
pemanggilan terlebih dahulu.
2. Panggilan tersebut dilakukan oleh Ketua atau yang berhak mewakilinya.
3. Panggilan tersebut disampaikan secara langsung atau melalui suratdengan
mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
musyawarah/rapat.
4. Panggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
acara musyawarah/rapat.
5. Musyawarah atau Rapat-rapat tersebut diatas diadakan di tempat
kedudukan atau di tempat kegiatan LAM KEPULAUAN RIAU.
6. Setiap Musyawarah atau Rapat-rapat tersebut dibuat berita acara rapat
yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah atau Pimpinan Rapat.
BAB XIV
BADAN, LEMBAGA DAN KELOMPOK KERJA
Pasal 27
1. Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU Provinsi dapat membentuk
Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas
dalam bidang tertentu;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja,
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XV
ORGANISASI SAYAP
Pasal 28
1. LAM KEPULAUAN RIAU dapat mendirikan dan memiliki Organisasi
Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan
LAM KEPULAUAN RIAU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
strategis, dalam rangka memperkuat dan menjaga marwah LAM
KEPULAUAN RIAU.
2. Pembentukan Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
ditetapkan oleh Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU ditingkat
Provinsi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus.
3. Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB XVI
HUBUNGAN DAN KERJASAMA
Pasal 29
1. LAM KEPULAUAN RIAU dapat menjalin hubungan dan kerjasama
dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk
mencapai tujuan bersama dalam rangka perjuangkan aspirasi dan
kepentingan masyarakat Kepulauan Riau.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
1 diatur dalam Peraturan Organisasi Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVII
KEUANGAN
Pasal 30
1. Keuangan LAM KEPULAUAN RIAU diperoleh dari :
a. usaha-usaha yang halal dan sah;
b. sumbangan masyarakat;
c. donatur;
d. bantuan pemerintah;
e. bantuan lain yang tidak mengikat.
2. Semua keuangan LAM KEPULAUAN RIAU harus dikelola secara
transparan dan akuntabel dan dipergunakan untuk mencapai maksud dan
tujuan LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XVIII
LAMBANG DAN TANDA-TANDA KEBESARAN
Pasal 31
1. Lambang LAM KEPULAUAN RIAU diatur dalam ketentuan khusus
Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU.
2. LAM KEPULAUAN RIAU dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda
kebesaran, panji, pakaian dan sebagainya yang diatur dalam suatu
Keputusan Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XIX
TAHUN BUKU
Pasal 32
Tahun buku LAM KEPULAUAN RIAU dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan
berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember setiap tahun.
BAB XX
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 33
1. Dewan Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku LAM
KEPULAUAN RIAU.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
a. Laporan keadaan dan kegiatan LAM KEPRI selama tahun buku yang
lalu serta hasil yang telah dicapai;
b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir
periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan
keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Umum Dewan Pengurus LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XXI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 34
1. Dewan Pengurus berhak mewakili LAM KEPULAUAN RIAU di dalam
dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
2. Dalam hal terjadi sengketa internal LAM KEPULAUAN RIAU, maka
Dewan Pengurus berwenang menyelesaikan sengketa melalui musyawarah
dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak
tercapai, pemerintah dapat mempasilitasi mediasi atas permintaan para
pihak yang bersengketa.
4. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai,
penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.
BAB XXII
PEMBUBARAN
Pasal 35
1. Pembubaran LAM KEPULAUAN RIAU hanya dapat dilakukan di dalam
suatu Musyawarah Besar Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran LAM
KEPULAUAN RIAU, Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
seluruh peserta dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila
disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
3. Apabila LAM KEPULAUAN RIAU dinyatakan bubar, musyawarah
menunjuk anggota tim likuidasi dengan tugas yag sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
BAB XXIII
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKWIDASI
Pasal 36
1. Kekayaaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan LAM
KEPULAUAN RIAU yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang
sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likwidasi tidak diserahkan kepada
Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan LAM
KEPULAUAN RIAU yang bubar.
BAB XXIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 37
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan Musyawarh Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa, yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit
2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah suara yang sah.
BAB XXV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 38
1. Anggara Rumah Tangga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Anggara Dasar ini dan yang mengatur hal-hal yang belum sepenuhnya
diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya harus konsisten dengan
Anggaran Dasar ini dan berlaku setelah disahkan oleh Musyawarah
Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.
BAB XXVI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 39
1. Anggaran Dasar LAM KEPULAUAN RIAU yang ditetapkan pada
Musyawarah Besar II LAM KEPULAUAN RIAU Tahun 2012,
dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, terhitung sejak tanggal
ditetapkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan-peraturan Organisasi LAM KEPULAUAN RIAU yang ada
tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
LAM KEPULAUAN RIAU.
BAB XXVII
PENUTUP
Pasal 40
1. Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar,
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi,
dan/atau ketentuan-ketentuan LAM KEPULAUAN RIAU lainnya.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Tanjungpinang.
Pada tanggal : 30 Oktober 2017.
10 Syafar 1439 H
MUSYAWARAH BESAR III LEMBAGA ADAT MELAYU
KEPULAUAN RAU (LAM-KEPRI)
Presedium
KETUA : MUHAMMAD NAZAR, SH
SEKRETARIS : Dr. RUMZI SAMIN, M. SI
ANGGOTA : 1. Drs. NAZARUDDIN, MH
2. Drs. H. RAJA IMRAN HANAFI, MM
3. ENDI MAULIDI, SH